Ende, PodiumOne.net – Bekerja tanpa mengenal lelah. Terus bergerak dari satu titik ke titik lainnya, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari kecamatan hingga desa.
Itulah gambaran aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena dalam mengawal pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di tengah padatnya agenda pemerintahan serta energi yang terkuras menangani warga terdampak gempa bumi dan erupsi gunung berapi di Pulau Flores, Gubernur Melki Laka Lena tetap memilih untuk hadir di tengah masyarakat.
Baginya, pembangunan NTT tidak bisa hanya dilakukan dari balik meja pemerintahan. Kemajuan daerah membutuhkan kehadiran pemerintah sekaligus partisipasi seluruh masyarakat.
Setelah menjalani rangkaian agenda padat bersama DPRD NTT dalam Sidang Paripurna ke-92, menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, melakukan penguatan UMKM, hingga menghadiri Misa Pentahbisan Gereja St. Mikhael Bitefa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sehari sebelumnya, Gubernur Melki kembali bergerak.
Selasa (22/9/2026), Gubernur Laka Lena berada di Kabupaten Ende. Kali ini, ia memberikan penguatan sekaligus melakukan evaluasi terhadap para Kepala UPTD Samsat dari delapan kabupaten di Pulau Flores yang dipusatkan di Samsat Ende.
Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT memastikan pelayanan dan penerimaan daerah tetap berjalan, sekalipun masyarakat Flores masih menghadapi dampak gempa bumi 15 Agustus 2026.
“Saya memahami, gempa 15 Agustus lalu memberikan dampak besar. Aktivitas masyarakat terganggu, kantor pelayanan ada yang rusak, personel dan sarana terbatas, bahkan kemampuan masyarakat membayar pajak ikut terdampak,” ujar Gubernur Laka Lena.
Bangkit di Tengah Keterbatasan
Kendati demikian Kondisi tersebut, menurut Laka Lena, tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan maupun semangat membangun daerah.
Ia meminta jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten/Kota khususnya UPTD Samsat di wilayah Pulau Flores, tetap bekerja dengan kemampuan yang ada dan menetapkan target yang realistis sesuai kondisi masyarakat.
“Saya tidak meminta target 100 persen. Dalam kondisi seperti ini, saya meminta seluruh Samsat di tujuh wilayah terdampak gempa berjuang mencapai minimal 75 persen target penerimaan PKB,” tegasnya.
Target tersebut bukan sekadar angka penerimaan. Di baliknya terdapat pesan yang lebih besar: NTT harus tetap bergerak dan tidak boleh berhenti hanya karena menghadapi bencana.
Karena itu, Gubernur Laka Lena menegaskan bahwa pola pelayanan Samsat juga harus berubah. Petugas tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ke kantor.
Pelayanan harus menerapkan sistim jemput bola, mendekati masyarakat hingga ke wilayah tempat mereka tinggal.
Untuk mewujudkannya, Laka Lena meminta UPTD Samsat melibatkan camat, kepala desa, lurah, tokoh agama, tokoh adat, guru, serta berbagai elemen masyarakat.
“Pelayanan harus semakin dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Kemudahan Pajak untuk Warga Terdampak Gempa
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Laka Lena, juga telah menyiapkan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat terdampak melalui Pergub Nomor 54 Tahun 2026.
Kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi masyarakat di tujuh wilayah terdampak gempa, yakni Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat.
Untuk wilayah tersebut, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat keringanan hingga 75 persen, sedangkan sanksi administrasi dibebaskan 100 persen hingga 31 Oktober 2026.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyiapkan ruang kemudahan bagi masyarakat.
Kini, menurut Laka Lena, tantangannya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar sampai dan dimanfaatkan masyarakat.“ semua harus bergerak bersama di lapangan,” tandasnya.
Setiap Hari Harus Bergerak dan Dievaluasi
Untuk memastikan gerakan tersebut tidak berhenti pada instruksi, Gubernur Laka Lena meminta setiap UPTD Samsat melakukan briefing setiap pagi dan evaluasi setiap sore.
Evaluasi harus mampu menjawab pertanyaan sederhana namun penting: desa mana yang sudah bergerak, wilayah mana yang masih tertinggal, serta kendala apa yang dihadapi petugas dan masyarakat.
“Saya juga meminta setiap UPTD melakukan briefing setiap pagi dan evaluasi setiap sore. Kita harus tahu desa mana yang sudah bergerak, mana yang masih tertinggal, dan apa kendalanya,” pintanya.
Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak membiarkan masyarakat terjebak dalam keterpurukan akibat bencana.
“Jangan karena gempa kemudian hidup terus terpuruk. Kita harus bangkit bekerja dengan kemampuan yang ada, dengan target yang optimal,” tegas Laka Lena.
Pajak sebagai Gotong Royong Membangun NTT
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, pajak bukan semata-mata persoalan penerimaan daerah.
Pajak merupakan salah satu bentuk gotong royong dan kontribusi masyarakat dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, di tengah situasi pascagempa, pemerintah tidak hanya dituntut meminta kepatuhan masyarakat, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang mudah, dekat, transparan, serta memberikan ruang keringanan bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan.
Pesan yang dibawa Gubernur Melki Laka Lena dari Ende pun menjadi jelas: bencana tidak boleh menghentikan langkah NTT.
Pemerintah bergerak. Aparatur bekerja. Masyarakat mengambil bagian.
Dari kantor pemerintahan hingga desa-desa, dari pelayanan Samsat hingga pemulihan wilayah terdampak bencana, pembangunan NTT membutuhkan kerja bersama.
Sebab, NTT tidak akan bangkit hanya karena pemerintah bekerja. NTT akan bergerak lebih kuat dan lebih dahsyat ketika seluruh warganya ikut mengambil bagian.
Pemerintah membuka jalan, tetapi masyarakatlah yang bersama-sama mengisi dan menggerakkan jalan itu. Dari desa hingga kota, dari pelosok hingga pusat pemerintahan, setiap warga memiliki peran dalam menentukan arah masa depan NTT.
Sebab, NTT bukan hanya milik pemerintah. NTT adalah milik seluruh rakyatnya. Dan ketika pemerintah dan rakyat bergerak dalam satu langkah, kebangkitan NTT bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah gerakan bersama menuju cita- cita yang nyata.
(PodiumOne.net/Tim)