SOE, PodiumOne.net – Waktu terus berjalan. Namun, pembangunan Puskesmas Prototype Polen, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), masih menyisakan sejumlah pekerjaan fisik yang belum rampung. Ironisnya, proyek bernilai lebih dari Rp9,2 miliar tersebut kini berpacu dengan waktu, sementara batas akhir kontrak tinggal menghitung hari.
Di tengah kondisi fisik bangunan yang masih membutuhkan penyelesaian pada berbagai bagian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nahad S. E. Baunsele, SKM, MPH, justru mengklaim progres realisasi pekerjaan telah melampaui target rencana.
Perbedaan antara angka progres yang disampaikan PPK dan kondisi fisik bangunan berdasarkan pantauan langsung di lokasi inilah yang memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana sesungguhnya capaian pembangunan Puskesmas Prototype Polen?
Rp9,2 Miliar, Waktu Kontrak Kian Menipis
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi pekerjaan, pembangunan Puskesmas Prototype Polen bersumber dari APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026.
Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp9.234.234.234 atau sekitar Rp9,2 miliar tersebut memiliki masa pelaksanaan 210 hari kalender, terhitung sejak 22 Mei hingga 22 November 2026.
Artinya, seluruh pekerjaan fisik seharusnya dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati dalam kontrak.
Namun, realitas di lapangan memperlihatkan tantangan yang tidak ringan. Sejumlah item pekerjaan masih harus dikejar dalam waktu yang semakin terbatas. Bukan hanya penyelesaian struktur bangunan, tetapi juga pekerjaan dinding, pembagian ruangan hingga tahapan finishing yang membutuhkan ketelitian dan waktu tersendiri.
Pantauan Lapangan: Lantai Dua Masih Bekisting, Ruangan Belum Rampung
Pantauan media ini di lokasi proyek, Kamis (5/11/2026), memperlihatkan kondisi pembangunan yang masih menyisakan sejumlah pekerjaan mendasar.
Pada bagian lantai dua, pekerjaan masih berada dalam tahapan pemasangan bekisting dan pengecoran. Sementara di lantai satu, pemasangan tembok belum sepenuhnya diselesaikan.
Lebih jauh, bagian dalam bangunan, khususnya pembagian dan penyelesaian blok-blok ruangan, juga masih belum dikerjakan secara menyeluruh.
Belum lagi pekerjaan finishing yang mencakup penyelesaian berbagai komponen bangunan agar fasilitas kesehatan tersebut benar-benar siap digunakan.
Kondisi ini tentu bukan persoalan sederhana. Sebab, penyelesaian sebuah bangunan fasilitas kesehatan tidak cukup hanya dengan berdirinya struktur fisik. Setiap ruangan, instalasi, dan komponen pendukung harus diselesaikan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, serta fungsi pelayanan kesehatan yang direncanakan.
Dengan batas akhir kontrak 22 November 2026, pada saat pantauan dilakukan hanya tersisa 17 hari kalender.
Waktu yang relatif singkat untuk menuntaskan berbagai item pekerjaan yang masih terlihat belum rampung.
PPK Klaim Deviasi Positif, Realisasi Disebut 66,380 Persen
Di tengah sorotan terhadap kondisi fisik bangunan, PPK Nahad S. E. Baunsele menyampaikan angka progres pekerjaan yang justru menunjukkan capaian positif.
Nahad mengklaim, hingga minggu ke-23, progres rencana pembangunan telah mencapai 66,226 persen, sedangkan progres realisasi fisik berada pada angka 66,380 persen.
Berdasarkan angka yang disampaikan tersebut, PPK menyebut proyek mengalami deviasi positif sebesar 0,153 persen.
Secara administratif, deviasi positif menunjukkan realisasi pekerjaan berada di atas target yang telah direncanakan pada periode pengukuran tertentu.
Namun, angka progres tersebut perlu dicermati secara menyeluruh. Sebab, persentase realisasi tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan administrasi, tetapi juga harus mencerminkan kondisi fisik pekerjaan yang sesungguhnya.
Di sinilah pentingnya transparansi pengukuran progres. Publik perlu mengetahui bagaimana bobot setiap item pekerjaan dihitung, pekerjaan apa saja yang telah dinyatakan selesai, serta bagaimana kesesuaian antara laporan progres dengan kondisi faktual di lapangan.
Wartawan Diminta Tidak Memberitakan Realisasi Fisik, Ada Apa?
Hal lain yang menimbulkan tanda tanya adalah sikap PPK Nahad Baunsele yang meminta wartawan agar tidak terlebih dahulu memberitakan realisasi fisik pekerjaan di lokasi proyek.
Permintaan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.
Mengapa realisasi fisik pekerjaan diminta untuk tidak diberitakan, sementara pembangunan tersebut menyangkut kepentingan publik dan menggunakan dana miliaran rupiah dari keuangan negara?
Ada apa gerangan dengan pembangunan Puskesmas Prototype Polen?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan pemberitaan. Lebih dari itu, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan pembangunan fasilitas kesehatan yang nantinya akan menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan di Kecamatan Polen.
Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan pengawasan publik merupakan elemen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.
Karena itu, laporan progres pekerjaan semestinya dapat dijelaskan secara terbuka, terukur, dan dapat diverifikasi.
Berpacu dengan Waktu, Mutu Pekerjaan Jangan Dikorbankan
Dengan waktu kontrak yang semakin mendekati batas akhir, tantangan pembangunan Puskesmas Prototype Polen bukan hanya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Aspek kualitas konstruksi juga tidak boleh diabaikan hanya demi mengejar target penyelesaian.
PPK dan kontraktor pelaksana memiliki tanggung jawab memastikan setiap item pekerjaan diselesaikan sesuai spesifikasi teknis, standar keselamatan konstruksi, serta ketentuan dalam dokumen kontrak.
Sebab, bangunan Puskesmas bukan sekadar proyek infrastruktur. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas.
Pertanyaan mendasarnya kini adalah: apakah seluruh pekerjaan yang masih tersisa dapat diselesaikan sebelum 22 November 2026?
Bagaimana strategi percepatan yang disiapkan kontraktor? Apakah PPK telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan yang belum rampung? Dan bagaimana memastikan percepatan tersebut tidak mengorbankan mutu konstruksi?
Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban terbuka, bukan sekadar angka persentase progres.
Nahad Belum Merespons Konfirmasi Lanjutan
Untuk mendapatkan penjelasan lebih terperinci mengenai kesesuaian progres administrasi dengan kondisi fisik di lapangan, wartawan kembali menghubungi PPK Nahad S. E. Baunsele.
Konfirmasi tersebut terutama berkaitan dengan dasar perhitungan progres realisasi fisik, item pekerjaan yang masih tersisa, serta langkah konkret untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai masa kontrak.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Nahad belum memberikan respons atas permintaan penjelasan lanjutan tersebut.
PodiumOne.net tetap membuka ruang bagi PPK, kontraktor pelaksana, maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya ketepatan waktu penyelesaian proyek bernilai miliaran rupiah, melainkan juga kualitas fasilitas kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik.
Polce Lerek | PodiumOne.net