SoE, PodiumOne.net – Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berbicara tentang panjang dan lebar badan jalan, tetapi juga tentang bagaimana hasil pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Jalan yang baik harus membuka akses, memperlancar mobilitas, serta menggerakkan aktivitas ekonomi warga.

Prinsip tersebut tercermin dalam pekerjaan peningkatan ruas jalan dalam Kota Panite, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Proyek yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 ini telah menuntaskan tahapan pemeriksaan Provisional Hand Over (PHO) atau pemeriksaan sebelum serah terima pertama pekerjaan pada 12 November 2026.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yunior Bakker, ST, kepada media ini, Rabu (18/11/2026), menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Tim PHO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten TTS bersama kontraktor pelaksana, CV Trisha.

Pemeriksaan dilakukan secara langsung di lapangan, meliputi pengukuran dimensi jalan serta pengecekan hasil pekerjaan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi fisik dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.

Realisasi Fisik Lampaui Volume Kontrak

Hasil pemeriksaan menunjukkan capaian yang menarik. Dari target panjang jalan dalam kontrak sebesar 263 meter dengan lebar 3 meter, hasil pengukuran lapangan mencatat realisasi mencapai 273 meter dengan lebar 3 meter.

Artinya, terdapat kelebihan realisasi panjang 10 meter dibandingkan volume yang direncanakan dalam kontrak. Kondisi ini menunjukkan keberpihakan kontraktor pelaksana proyek CV Trisha selaku kontraktor lokal dalam mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten TTS.

“ Selaku PPK Saya mengapresiasi hasil kerja pihak kontraktor yang memenuhi standar teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak,”ucap Yunior

Tiga Lapisan Konstruksi Menopang Kualitas Jalan

Dibagi lain Yunior menambahkan, dari aspek teknis, peningkatan ruas jalan dalam Kota Panite  menggunakan tiga lapisan konstruksi utama yang memiliki fungsi berbeda dalam membentuk kekuatan badan jalan.

Lapisan pertama berupa timbunan pilihan setebal 20 sentimeter, yang berfungsi membentuk dan mempersiapkan dasar badan jalan.

Di atasnya terdapat agregat kelas B setebal 15 sentimeter sebagai lapisan pondasi yang membantu menopang dan mendistribusikan beban kendaraan.

Sementara lapisan paling atas menggunakan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen) setebal 5 sentimeter sebagai lapisan permukaan jalan. Ketiga lapisan ini menjadi bagian penting dari struktur konstruksi jalan.

PAD Rp347,7 Juta Kembali untuk Kepentingan Masyarakat

Di sisi pembiayaan jelas Yunior, pekerjaan peningkatan ruas jalan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp347.723.000, yang bersumber dari PAD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2026.

pekerjaan tersebut masuk dalam Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Rekonstruksi Jalan. Pelaksana Pekerjaan adalah  CV Trisha dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender.

Penggunaan PAD dalam pembangunan infrastruktur tersebut  lanjut Yunior merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengembalikan sumber daya keuangan daerah dalam bentuk pelayanan dan fasilitas publik.

Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang memenuhi spesifikasi, memiliki kualitas yang baik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Asas Manfaat Menjadi Ukuran Keberhasilan Pembangunan

Lebih dari sekadar pencapaian fisik, peningkatan ruas jalan dalam Kota Panite diharapkan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Akses jalan yang semakin baik dapat memperlancar transportasi warga, memudahkan mobilitas menuju pusat pelayanan publik, mendukung distribusi hasil pertanian dan perdagangan, serta mengurangi hambatan perjalanan.

Bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan untuk bekerja, bersekolah, mengangkut hasil produksi maupun menjalankan aktivitas ekonomi, keberadaan infrastruktur yang memadai memiliki nilai manfaat yang sangat penting.

Di sinilah asas manfaat menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan. Sebuah proyek tidak cukup dinilai hanya dari selesainya pekerjaan, panjang jalan yang dibangun, ataupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih penting dari itu adalah sejauh mana hasil pembangunan mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Tuntasnya pemeriksaan PHO pada 12 November 2026 menjadi bagian dari proses pengendalian mutu dan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar menghadirkan jalan baru, melainkan membuka peluang, memperkuat konektivitas, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sebab, setiap rupiah uang daerah yang digunakan untuk pembangunan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk hasil nyata yang berkualitas, bermanfaat, dan dapat dirasakan bersama.

Polce Lerek | PodiumOne.net