SoE, PodiumOne.net – Perencanaan pembangunan daerah bukan sekadar menyusun daftar program dan membagi anggaran. Lebih dari itu, perencanaan harus memastikan setiap kebijakan memiliki arah, sasaran, kesinambungan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Berangkat dari prinsip tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mulai mematangkan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028 melalui kegiatan Orientasi Penyusunan RKPD bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten TTS.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan adanya konsistensi dan keselarasan antara dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD, RKPD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTS Tahun 2025–2029.

Kepala Bappeda TTS, Nikson D.E. Nomleni, didampingi Sekretaris Bappeda TTS, Kornelis M.K. Timo, S.Si., kepada PodiumOne.net di Kantor Bappeda TTS, Kamis (19/11/2026), menjelaskan bahwa orientasi tersebut penting agar seluruh perangkat daerah memahami tahapan, mekanisme, dan arah kebijakan pembangunan yang harus diterjemahkan ke dalam program kerja masing-masing.

Menurut Nikson, berdasarkan regulasi pedoman perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD harus mengikuti tahapan yang terstruktur dan saling berkaitan. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

“Dokumen RKPD adalah turunan dari RPJMD. Karena itu, setiap program yang direncanakan OPD harus memiliki keterhubungan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah,” tegas Nikson.

Lima Tahapan Penyusunan RKPD, Siklus Berakhir Juli 2027

Nikson menjelaskan, penyusunan RKPD Tahun 2028 melalui lima tahapan utama yang harus dilaksanakan secara disiplin sesuai siklus perencanaan.

Tahap pertama adalah persiapan penyusunan RKPD yang diawali dengan orientasi kepada seluruh pimpinan OPD. Tahapan ini harus dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan agar proses perencanaan tidak terlambat dari siklus yang telah ditentukan.

Selanjutnya, penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan awal Renja OPD mulai dilakukan pada Desember 2026. Proses ini dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kelurahan, penginputan usulan masyarakat, validasi oleh mitra Bappeda, Musrenbang kecamatan, hingga konsultasi publik.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan RKPD yang meliputi penyampaian surat edaran kepala daerah, penyempurnaan rancangan awal Renja perangkat daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan Renja OPD, serta penyusunan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi.

Tahap keempat adalah pelaksanaan Musrenbang RKPD yang mencakup penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, persiapan Musrenbang, Musrenbang tematik atau pramusrenbang kabupaten, rekapitulasi dan pengelompokan usulan kelompok rentan, hingga pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Sementara tahap kelima merupakan perumusan dan penetapan RKPD. Proses ini meliputi penyempurnaan rancangan berdasarkan berita acara Musrenbang, penyusunan rancangan akhir RKPD, penyusunan rancangan Peraturan Bupati, fasilitasi dan penyempurnaan rancangan peraturan, penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD, serta penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja perangkat daerah.

RKPD 2028: Ekonomi Unggulan, Infrastruktur, Sdm Dan Reformasi Birokrasi

Penyusunan RKPD Tahun 2028 tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025–2029.

Adapun tema pembangunan yang diusung adalah:

“Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan melalui Penguatan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas SDM, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas.”

Nikson menegaskan, tema tersebut bukan sekadar slogan pembangunan, melainkan harus diterjemahkan secara konkret ke dalam program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan pengalokasian anggaran setiap perangkat daerah.

Ada empat fokus utama yang menjadi perhatian dalam arah pembangunan tahun 2028.

Pertama, pengembangan ekonomi unggulan daerah melalui sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Pengembangan ekonomi masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan produktivitas, kualitas hasil, pengolahan pascapanen, hilirisasi, penguatan kelembagaan ekonomi, serta perluasan akses pemasaran.

Dengan demikian, produk unggulan masyarakat TTS tidak hanya dihasilkan dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar yang lebih luas.

Kedua, penguatan infrastruktur wilayah. Pembangunan konektivitas jalan, penyediaan air minum, rumah layak huni, sanitasi, listrik, dan jaringan irigasi harus diarahkan untuk mendukung pusat produksi, sentra pertanian dan peternakan, kawasan pariwisata, serta akses pelayanan dasar masyarakat.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan ekstrem.

Penanganan berbagai persoalan tersebut membutuhkan kerja lintas sektor, integrasi program, ketepatan sasaran, serta koordinasi yang kuat hingga tingkat desa.

Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan berbasis data, penguatan akuntabilitas kinerja, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Keterbatasan Fiskal Bukan Alasan Berhenti Membangun

Di balik berbagai target pembangunan tersebut, Nikson juga mengingatkan adanya tantangan serius yang harus diperhitungkan dalam penyusunan RKPD 2028, yakni keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Rendahnya ruang fiskal akibat terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan efisiensi belanja, penyesuaian transfer ke daerah, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pelayanan dasar menjadi tantangan yang berpotensi memengaruhi pencapaian sejumlah target dalam RPJMD.

Karena itu, seluruh OPD diminta lebih cermat menentukan program prioritas dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang terukur.

“Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berhenti bekerja dan menurunkan semangat pembangunan. Justru kondisi ini menuntut kita semakin cermat menentukan prioritas, disiplin mengelola anggaran, dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan,” tegas Nikson.

Ia juga meminta agar pola perencanaan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran mulai ditinggalkan. Ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat dari hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

PON 2028, Peluang Besar TTS Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Salah satu agenda strategis yang turut mewarnai perencanaan pembangunan TTS Tahun 2028 adalah kesempatan daerah ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan cabang olahraga sepak bola putra pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Bagi Pemerintah Kabupaten TTS, momentum ini bukan semata-mata tentang penyelenggaraan pertandingan olahraga. Lebih dari itu, PON 2028 harus menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan potensi daerah, meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Nikson menegaskan, kesiapan menyambut PON harus dimulai sejak dini dengan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Sejumlah aspek yang harus dipersiapkan meliputi sarana dan prasarana olahraga, akses jalan dan transportasi, kebersihan lingkungan, sanitasi, ketersediaan air minum, fasilitas kesehatan, keamanan dan ketertiban, akomodasi, serta pelayanan bagi atlet, ofisial, dan para tamu.

Masyarakat juga diharapkan mengambil bagian dengan menciptakan suasana yang aman, nyaman, tertib, bersih, serta menunjukkan keramahan dan kekayaan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan.

Lebih jauh, penyelenggaraan PON harus mampu menggerakkan sektor UMKM, kuliner, ekonomi kreatif, transportasi, jasa, dan pariwisata.

“Manfaat penyelenggaraan PON tidak boleh hanya dirasakan saat pertandingan berlangsung. Kita harus memastikan momentum ini meninggalkan warisan pembangunan atau legacy bagi masyarakat TTS,” demikian penegasan Nikson.

Buka Ruang Evaluasi Dan Penyesuaian RPJMD

Sebelumnya, saat membuka secara resmi kegiatan Orientasi RKPD Tahun 2028 di Aula Bappeda TTS, Rabu (18/11/2026), Nikson D.E. Nomleni yang juga menjabat Plt. Asisten III Setda TTS menegaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki arti penting dan strategis dalam membangun kesamaan pemahaman, persepsi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, Tahun 2028 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten TTS 2025–2029. Oleh karena itu, RKPD 2028 memiliki posisi penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan bersama.

Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi secara objektif terhadap capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

Program yang berhasil harus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara program yang belum mencapai target perlu diperbaiki melalui pendekatan yang lebih tepat.

Nikson juga menyoroti pentingnya konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana rekomendasi BPKP.

Dalam kerangka tersebut, RPJMD menjadi pedoman pembangunan lima tahunan, Renstra perangkat daerah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator sesuai tugas serta fungsi masing-masing OPD, sedangkan RKPD menjadi penjabaran tahunan RPJMD.

Ia meminta adanya koordinasi yang baik, mulai dari perumusan masalah, penentuan prioritas, penyusunan program, penetapan indikator dan target, hingga pengalokasian anggaran.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta mulai mencermati kemungkinan penyesuaian atau perubahan RPJMD 2025–2029 berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan berbagai tantangan yang dihadapi daerah.

Perencanaan Harus Berujung Pada Manfaat Nyata

Orientasi penyusunan RKPD 2028 menjadi pengingat bahwa kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya.

Keselarasan dokumen, ketepatan menentukan prioritas, kedisiplinan mengikuti tahapan, serta kemampuan mengelola keterbatasan anggaran merupakan faktor penting agar setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Tantangan fiskal, kebutuhan peningkatan pelayanan dasar, dan persiapan menjadi tuan rumah PON 2028 menuntut seluruh perangkat daerah bekerja lebih terintegrasi dan terukur.

Pada akhirnya, keberhasilan RKPD 2028 tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang tertulis dalam dokumen perencanaan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, memperbaiki pelayanan publik, dan menghadirkan perubahan nyata bagi Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Polce Lerek | PodiumOne.net