SoE, PodiumOne.net – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) bergerak mempercepat penyusunan laporan pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) setelah masuk dalam daftar 49 pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Semester I Tahun 2026.
Kewajiban pelaporan ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya menyangkut pemenuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana pemerintah daerah mendukung, mengintegrasikan, dan melaksanakan program prioritas nasional di tingkat daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten TTS, Nikson D.E. Nomleni, S.Sos., M.Si., saat ditemui PodiumOne.net di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026), menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten TTS sedang menyiapkan laporan terkait dukungan dan implementasi berbagai program strategis nasional yang berjalan di wilayah tersebut.
Menurut Nikson, penyusunan laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.4/5418/IJ tertanggal 16 November 2026, yang meminta pemerintah daerah segera melaporkan pelaksanaan ProSN.
Kebijakan ini berlandaskan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dalam mendukung Program Strategis Nasional.
“Daerah diminta menyusun laporan berdasarkan indikator-indikator program strategis nasional yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah diwajibkan segera melaporkan implementasi program strategis nasional tersebut,” jelas Nikson.
67 Indikator ProSN Menjadi Fokus Pelaporan
Nikson mengungkapkan, terdapat 67 poin atau indikator Program Strategis Nasional yang harus dilaporkan pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri.
Indikator tersebut mencakup berbagai program prioritas nasional yang pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat dan membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Kabupaten TTS harus melaporkan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk keberadaan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta efektivitas pelaksanaannya di daerah.
Selain MBG, laporan juga mencakup program SMA Garuda, pengendalian inflasi, dan berbagai program strategis nasional lainnya.
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengetahui adanya program nasional yang berjalan di wilayahnya. Dukungan, pelaksanaan, perkembangan, hingga efektivitas program harus dapat diidentifikasi dan dilaporkan berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
RPJMD Daerah Harus Selaras dengan Agenda Nasional
Lebih jauh, Nikson menegaskan bahwa posisi pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab pelaksanaan berbagai agenda pembangunan nasional.
Pemerintah kabupaten, menurutnya, tetap memiliki kewajiban menyelaraskan urusan pemerintahan wajib maupun urusan pilihan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Karena itu, implementasi ProSN tidak boleh berjalan sendiri tanpa keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Sinkronisasi harus terlihat dalam hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RPJMD Kabupaten TTS.
Artinya, indikator pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat harus memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan kabupaten sehingga pelaksanaan program di daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional.
Penegasan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pelaporan ProSN bukan sekadar kegiatan menginput data ke dalam sistem, melainkan instrumen untuk mengukur keselarasan perencanaan, dukungan kebijakan, dan realisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menjadi Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
Sebelumnya, melalui surat tertanggal 16 November 2026, Inspektorat Jenderal Kemendagri mencatat dari 546 pemerintah daerah yang dipantau, sebanyak 445 daerah telah menyelesaikan laporan sampai tahap validasi, 52 daerah telah menyampaikan laporan tetapi belum menyelesaikan validasi, sedangkan 49 daerah lainnya belum menyampaikan laporan.
Kabupaten Timor Tengah Selatan tercantum pada urutan ke-45 dalam daftar 83 kabupaten berstatus belum mengisi laporan berdasarkan rekapitulasi per 14 November 2026.
Kemendagri kemudian memberikan perpanjangan akses pelaporan melalui portal e-Monev Bappenas hingga Sabtu, 21 November 2026 pukul 23.59 WIB.
Hasil pelaporan tersebut selanjutnya akan dianalisis dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian PPN/Bappenas sebagai bahan perbaikan kebijakan dan percepatan pencapaian target Program Strategis Nasional.
Bagi Pemerintah Kabupaten TTS, momentum ini menjadi kesempatan untuk memastikan seluruh dukungan dan pelaksanaan program nasional di daerah terdokumentasi secara lengkap, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyelaraskan kebijakan, memastikan efektivitas pelaksanaan, serta menunjukkan kontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional.
Polce Lerek, PodiumOne.net