SoE, PodiumOne.net – Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mulai memantapkan arah pembangunan Tahun Anggaran 2027. Penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi agenda penting yang mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Pasalnya, angka kemiskinan di Kabupaten TTS masih berada pada kisaran 24,5 persen. Kondisi ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan dan keluarga berpenghasilan rendah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten TTS, Nikson D.E. Nomleni, S.Sos., M.Si., didampingi Sekretaris Bappeda, Kornelis M.K. Timo, S.Si., menyampaikan hal tersebut saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Jumat (13/11/2026).

Nikson menjelaskan, arah pembangunan daerah telah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan setiap tahun anggaran.

Khusus penyusunan RKPD Tahun 2027, Bappeda telah menyelesaikan tahapan asistensi Rencana Kerja (Renja) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahapan ini bertujuan memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah memiliki keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD dan RKPD 2027 sebelum masuk dalam pembahasan anggaran bersama DPRD Kabupaten TTS.

“Jadi, asistensi anggaran yang sudah diselesaikan bersama seluruh OPD dimaksudkan untuk menyinkronkan Renja OPD dengan RAPBD Kabupaten TTS, baik untuk urusan wajib pemerintahan maupun urusan pilihan yang berkaitan dengan karakteristik daerah,” tegas Nikson.

Menurutnya, asistensi tersebut juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai arah, sasaran, serta pelaksanaan program pembangunan yang akan dieksekusi pada tahun 2027.

Lima Prioritas Pembangunan Di Tengah Keterbatasan Anggaran

Menjawab pertanyaan mengenai arah pembangunan tahun 2027 di tengah keterbatasan anggaran, Nikson menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berpedoman pada lima prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan RPJMD.

Pertama, optimalisasi pelayanan pendidikan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan.

Kedua, optimalisasi pelayanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas SDM kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan yang berkualitas.

Ketiga, optimalisasi pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.

Keempat, optimalisasi tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kelima, penguatan struktur perekonomian daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Namun, di balik lima agenda pembangunan tersebut, kemampuan fiskal masih menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten TTS.

Nikson mengungkapkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 sebesar Rp105 miliar. Meski demikian, kapasitas pendapatan tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan daerah.

“Untuk fiskal daerah, target PAD tahun 2026 sebesar Rp105 miliar. Namun, kondisi fiskal daerah ini masih terlalu rendah untuk membiayai seluruh program pemerintah daerah,” terangnya.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan alokasi anggaran, memperkuat efektivitas belanja, serta memastikan program yang dibiayai memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

Kemiskinan 24,5 Persen, Penanganan Stunting Tak Boleh Terabaikan

Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran 2027.

Angka kemiskinan yang masih berada pada kisaran 24,5 persen menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat membutuhkan penanganan yang serius, terukur, dan berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Dibutuhkan intervensi lintas sektor melalui penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Demikian pula dengan penanganan stunting yang membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, serta edukasi keluarga menjadi bagian penting dalam memutus rantai persoalan gizi dan pertumbuhan anak.

Karena itu, penganggaran tahun 2027 diharapkan tidak sekadar menghasilkan daftar program dan kegiatan, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap kualitas hidup masyarakat TTS.

APBD 2027 Berkejaran Dengan Tenggat 30 November

Di sisi lain, proses pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2027 kini memasuki tahapan penting. Nikson memastikan seluruh proses asistensi Renja OPD telah diselesaikan dan dokumen pembahasan APBD 2027 telah diserahkan kepada DPRD Kabupaten TTS untuk dibahas bersama pemerintah daerah.

Menurutnya, pembukaan rapat paripurna pembahasan APBD telah dilaksanakan pada Jumat, 13 November 2026, dan mulai memasuki tahapan penyusunan pemandangan umum fraksi.

Selanjutnya, pada Senin mendatang, agenda pembahasan dijadwalkan berlanjut dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, kemudian diikuti jawaban pemerintah terhadap berbagai pandangan dan masukan dari fraksi.

Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar sehingga persetujuan bersama terhadap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan sebelum 30 November 2026.

Nikson mengingatkan, ketepatan waktu dalam penetapan APBD bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan kewajiban dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 312 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut mengatur sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan bagi kepala daerah dan anggota DPRD apabila tidak tercapai persetujuan bersama terhadap rancangan APBD sesuai batas waktu yang ditentukan.

Konsekuensi tersebut menjadi perhatian serius agar seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu melalui komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Ujian Sesungguhnya Ada Pada Realisasi Anggaran

Pada akhirnya, tantangan pembangunan Kabupaten TTS tahun 2027 bukan semata-mata terletak pada keterbatasan anggaran ataupun banyaknya program yang direncanakan.

Ujian sesungguhnya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menerjemahkan perencanaan menjadi hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan angka kemiskinan yang masih berada pada kisaran 24,5 persen, setiap kebijakan anggaran membutuhkan ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan pengawasan yang konsisten.

Masyarakat tentu tidak hanya menunggu dokumen APBD disahkan, tetapi juga menantikan perubahan nyata: pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik, infrastruktur yang membuka akses ekonomi, berkurangnya keluarga miskin, serta menurunnya angka stunting.

Sebab, keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap, melainkan dari seberapa besar manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Polce Lerek | PodiumOne.net