KUPANG, PodiumOne.net — Di tengah kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur akan hunian yang layak dan aman, Pemerintah Provinsi NTT tidak ingin tambahan kuota bantuan perumahan hanya berhenti sebagai angka di atas kertas.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengambil langkah proaktif dengan memastikan langsung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah dikawal hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Melki saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Program Bedah Rumah yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara daring, Kamis (17/9/2026) malam.
Rapat yang dipimpin langsung Menteri PKP Muruar Sirait itu menjadi momentum penting untuk memastikan dukungan Pemerintah Pusat terhadap sektor perumahan di NTT tidak berhenti pada penetapan alokasi, tetapi bergerak cepat menjadi program nyata di tengah masyarakat.
Dari 436 Menjadi 15.376 Rumah
Dalam rapat tersebut, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II (Balai P3KP Nusa Tenggara II), Soemin Kase, menyampaikan kabar penting bagi masyarakat NTT.
Alokasi Program BSPS untuk NTT mengalami peningkatan sangat besar.
Jika pada 2025 NTT hanya memperoleh alokasi 436 unit rumah, maka pada 2026 jumlah tersebut melonjak menjadi 15.376 unit rumah yang mendapat dukungan peningkatan kualitas menuju rumah layak huni.
Kenaikan alokasi tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat penanganan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat di berbagai wilayah NTT.
Namun bagi Gubernur Melki, bertambahnya kuota bukanlah akhir dari perjuangan.
Justru di titik inilah pemerintah daerah harus bekerja lebih aktif agar setiap bantuan yang telah dialokasikan dapat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Menteri PKP Muruar Sirait bahkan secara khusus meminta Gubernur dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTT memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Mohon atensinya, Pak Gubernur, agar ini dikawal betul. Kami ingin sekali membantu rakyat NTT dan kami sangat semangat untuk itu,” ujar Muruar Sirait.
Pesan tersebut langsung mendapat respons dari Gubernur Melki.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PKP, atas perhatian yang terus diberikan terhadap kebutuhan masyarakat NTT.
“Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk perhatian yang tidak henti-hentinya bagi kami di NTT,” kata Melki Laka Lena.
Bukan Sekadar Anggaran, Harus Menjadi Rumah yang Dirasakan Rakyat
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, program bedah rumah memiliki arti lebih dari sekadar pembangunan fisik.
Rumah layak adalah bagian penting dari kehidupan keluarga. Di dalam rumah yang aman, anak-anak belajar, keluarga beristirahat, dan kehidupan masyarakat dibangun.
Karena itu, Gubernur Melki menegaskan pentingnya pengawalan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar program tersebut berjalan tepat sasaran.
Apalagi, kebutuhan terhadap hunian yang aman semakin mendesak setelah sejumlah wilayah di Pulau Flores menghadapi dampak bencana gempa bumi. Kerusakan rumah akibat bencana ikut memperbesar kebutuhan masyarakat terhadap dukungan perumahan yang layak dan aman.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah tidak cukup hanya menunggu.
Diperlukan koordinasi, kecepatan mengambil langkah, serta kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi persoalan tempat tinggal.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian PKP untuk memastikan 15.376 unit bantuan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.
Huntap Lewotobi: Jangan Biarkan Penyintas Terlalu Lama di Huntara
Perhatian Gubernur Melki tidak hanya tertuju pada program bedah rumah.
Dalam rapat yang sama, persoalan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur juga menjadi perhatian serius.
Hingga kini, para penyintas masih menempati Hunian Sementara (Huntara).
Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pembangunan 244 unit Huntap bagi masyarakat terdampak erupsi.
Menteri PKP Muruar Sirait meminta persoalan lokasi pembangunan segera diselesaikan sehingga anggaran yang telah tersedia dapat segera diterjemahkan menjadi pembangunan fisik.
“Kasihan, sampai saat ini masyarakat di Flores Timur yang terdampak erupsi Lewotobi Laki-laki masih di Huntara. Secepatnya harus dibangun, anggarannya sudah ada,” ujar Muruar.
Gubernur Melki merespons cepat perhatian tersebut.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi NTT akan segera menuntaskan berbagai aspek teknis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan kesiapan lokasi dan kebutuhan pendukung pembangunan Huntap.
“Terkait urusan Hunian Tetap para penyintas erupsi Lewotobi di Flores Timur, kami akan segera merapikan aspek teknis di daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami,” tegas Melki.
Kepemimpinan yang Hadir dan Bergerak
Dua agenda tersebut—15.376 unit Program BSPS dan 244 unit Huntap bagi penyintas Lewotobi—menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan masyarakat menjadi salah satu perhatian penting dalam agenda pembangunan NTT.
Bagi Gubernur Melki, dukungan Pemerintah Pusat harus dijawab dengan kerja pemerintah daerah yang aktif.
Koordinasi tidak boleh berhenti di ruang rapat. Anggaran tidak boleh berhenti sebagai angka. Program tidak boleh berhenti sebagai dokumen.
Semuanya harus bergerak menuju satu tujuan: masyarakat menerima manfaat secara nyata.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan untuk memastikan program perumahan berjalan dari tahap perencanaan, penetapan penerima, kesiapan lokasi, hingga pelaksanaan di lapangan.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat NTT, pola kepemimpinan seperti inilah yang terus didorong Gubernur Melki: aktif menjemput dukungan, cepat merespons kebutuhan, dan memastikan program pemerintah bermuara pada kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kuota yang diberikan.
Keberhasilan itu baru terasa ketika sebuah keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak, akhirnya dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan bermartabat.
Polce Lerek