Maumere, PodiumOne.net — Langkah pertama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengawali agenda berkantor di Pulau Flores selama sepekan langsung diarahkan pada satu persoalan mendesak: memastikan masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian.
Gubernur tiba di Bandar Udara Frans Seda, Maumere, Senin (7/9/2026) sore. Setelah beristirahat sejenak, ia langsung menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk membahas percepatan penanganan warga terdampak erupsi.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bank NTT Cabang Sikka, Jalan El Tari, Maumere, dihadiri Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran bersama jajaran pemerintah daerah.
Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi NTT turut hadir, di antaranya Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak, Kepala Dinas Pertanian Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi H. Nange, Plt. Kepala Bapperida Theresia Maria Florensia, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Abrianto Kore, serta Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Stefania T. Boro.
Bukan Sekadar Memindahkan Warga
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki sejak akhir Desember 2024 telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat di enam desa di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang.
Dari 2.310 kepala keluarga terdampak, sebanyak 238 kepala keluarga memilih melakukan relokasi secara mandiri. Sementara warga lainnya disiapkan untuk memperoleh hunian melalui skema relokasi terpadu.
Di sinilah persoalan Huntap menjadi sangat penting.
Pemerintah tidak hanya dituntut membangun rumah, tetapi juga memastikan bahwa ketika masyarakat meninggalkan hunian sementara, mereka memiliki tempat tinggal yang aman sekaligus lingkungan yang memungkinkan kehidupan kembali berjalan secara normal.
Karena itu, rapat koordinasi tersebut menempatkan percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sebagai salah satu agenda utama.
Tiga Lokasi Huntap Dikebut
Pembangunan Huntap melalui skema relokasi terpadu direncanakan berada di tiga lokasi di Kecamatan Titehena, yakni Kuhe di Desa Konga, serta Todo dan Walang di Desa Lewolaga.
Lokasi Kuhe memiliki luas sekitar 5 hektare dan menjadi lokasi dengan perkembangan pengadaan tanah paling maju. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi. Tahap berikutnya adalah sertifikasi tanah serta penyelesaian administrasi pertanahan.
Sementara itu, lokasi Todo memiliki luas 25,98 hektare. Tahapan identifikasi, inventarisasi dan pengumuman telah dilakukan, sedangkan proses berikutnya adalah penilaian serta penghitungan biaya ganti kerugian.
Adapun lokasi Walang dengan luas sekitar 22 hektare masih berada pada tahap persiapan administrasi pertanahan.
Jika digabungkan, ketiga lokasi tersebut mencapai sekitar 52,98 hektare.
Gubernur Melki Laka Lena meminta seluruh proses pertanahan dan administrasi dipercepat agar pembangunan fisik tidak kembali tertahan.
“Ini kita harus kerja cepat. Dari sisi pertanahan harus segera diselesaikan, karena pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya tidak boleh terus tertahan oleh persoalan administrasi.”
Pemerintah Kabupaten Flores Timur sendiri menargetkan pembangunan 244 unit rumah di Kuhe pada tahun ini. Target tersebut membuat penyelesaian berbagai persoalan administrasi menjadi semakin mendesak.
Huntap Harus Menjadi Rumah Kehidupan Baru
Namun, Gubernur Melki memberikan penekanan penting: Huntap tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek pembangunan rumah.
Hunian tetap harus menjadi fondasi bagi lahirnya kehidupan baru bagi para penyintas.
Karena itu, kawasan relokasi harus dirancang dengan dukungan jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah hingga sarana untuk menunjang mata pencaharian.
“Kita tidak boleh hanya fokus membangun rumah. Setelah masyarakat pindah, mereka harus bisa hidup dengan baik.”
Pesan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti ketika sebuah rumah selesai dibangun.
Rumah memang memberikan tempat berlindung. Tetapi masyarakat membutuhkan lebih dari itu: akses pendidikan untuk anak-anak, layanan kesehatan, air bersih, konektivitas, pangan, pekerjaan dan sumber pendapatan.
Karena itu, kebutuhan jalan, jembatan, irigasi, saluran irigasi, embung kecil hingga sumber air bersih diminta segera didata secara lengkap untuk kemudian dikoordinasikan dan diperjuangkan bersama kepada Pemerintah Pusat.
Pendidikan Anak Penyintas Tak Boleh Terhenti
Di tengah proses relokasi, satu hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan masa depan anak-anak tetap berjalan.
Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan di kawasan hunian sementara.
Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak penyintas erupsi.
Kebijakan pembebasan iuran pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri penyintas erupsi telah dikeluarkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB, yang antara lain mengatur prinsip subsidi silang serta pembebasan biaya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan kelompok yang mengalami kondisi khusus, termasuk korban bencana.
Meski aktivitas pendidikan tetap berlangsung, sejumlah fasilitas pendidikan di wilayah terdampak masih mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan.
Perhatian juga diarahkan kepada sekolah swasta yang menghadapi persoalan pembiayaan operasional dan tenaga pendidik.
Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus melakukan pendataan dan koordinasi kebutuhan rehabilitasi agar anak-anak terdampak tetap memperoleh hak pendidikan secara layak.
Musim Hujan Membawa Ancaman Baru
Persoalan lain yang mulai mendapat perhatian serius adalah datangnya musim hujan.
Bagi masyarakat yang masih berada di hunian sementara, hujan bukan sekadar persoalan cuaca.
Ancaman banjir dan lahar dingin dapat menambah risiko bagi warga yang sebelumnya sudah kehilangan rasa aman akibat bencana erupsi.
Karena itu, pemerintah didorong melakukan langkah preventif sejak dini, termasuk memastikan akses jalan, sumber air bersih serta infrastruktur perlindungan masyarakat berada dalam kondisi siap menghadapi musim hujan.
Penanganan bencana, dengan demikian, harus bergerak dari pola reaktif menuju mitigasi dan kesiapsiagaan.
Dari Bantuan Darurat Menuju Pemulihan Ekonomi
Setelah tempat tinggal, pendidikan dan fasilitas dasar, persoalan berikutnya adalah bagaimana masyarakat kembali memperoleh penghasilan.
Sebagian besar warga terdampak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Karena itu, pemulihan ekonomi menjadi bagian penting dari agenda pemerintah.
Dukungan pertanian akan diarahkan pada pemulihan mata pencaharian, termasuk kemungkinan dukungan sewa lahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sektor kelautan dan perikanan juga akan dikembangkan sebagai alternatif sumber penghidupan, terutama bagi warga yang kini berada di kawasan dekat pesisir.
UMKM terdampak turut menjadi perhatian, termasuk kemungkinan dukungan berupa relaksasi kredit sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Dalam proses tersebut, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan, yang memiliki beban berlapis dalam memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik.
Relokasi Harus Mengembalikan Kemandirian
Pemulihan masyarakat Lewotobi pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka jumlah rumah yang berhasil dibangun.
Tahap I relokasi mandiri, misalnya, telah mencatat pembangunan delapan unit rumah di sejumlah desa. Tiga unit telah selesai 100 persen, sedangkan lima unit lainnya masih dalam proses.
Angka-angka tersebut penting sebagai ukuran kemajuan. Namun, ukuran keberhasilan yang lebih besar adalah ketika warga dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, mandiri dan bermartabat.
Itulah sebabnya pembangunan kawasan relokasi perlu mengintegrasikan pangan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keberlanjutan mata pencaharian.
Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur NTT dan jajaran Pemerintah Provinsi.
Menurutnya, pertemuan tersebut kembali menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pembangunan Huntap, tetapi harus memastikan fasilitas dan kehidupan masyarakat setelah relokasi benar-benar dipersiapkan.
Dari Maumere, Babak Pemulihan Dimulai
Rapat koordinasi di Maumere menjadi pembuka rangkaian agenda Gubernur NTT berkantor di Pulau Flores selama sepekan.
Dari sana, pemerintah mencoba memastikan penanganan Lewotobi bergerak ke tahap berikutnya: dari tanggap darurat menuju pemulihan yang lebih menyeluruh.
Pesannya jelas.
Masyarakat terdampak tidak boleh dibiarkan terlalu lama berada di antara masa lalu yang telah hancur dan masa depan yang belum pasti.
Karena itu, Huntap harus dipercepat. Fasilitas dasar harus disiapkan. Pendidikan dan kesehatan harus tetap berjalan. Mata pencaharian harus dipulihkan. Dan seluruh sektor pemerintahan harus bergerak dalam satu arah.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah provinsi harus bekerja bersama agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan terukur.
“Kita harus pastikan masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Semua yang menjadi kewenangan kita, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, harus kita kerjakan bersama-sama.”
Menurut Gubernur, pembangunan Huntap harus menjadi pintu masuk menuju pemulihan yang lebih besar.
Sebab, membangun kembali kehidupan setelah bencana bukan hanya tentang mendirikan dinding dan atap.
Ini tentang mengembalikan rasa aman, memulihkan penghidupan, menjaga masa depan anak-anak, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiri kembali dengan kekuatan mereka sendiri.
“Kita ingin masyarakat yang terdampak bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka harus benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik. Karena itu, semua sektor harus bergerak bersama.”
Dari Maumere, pesan itu menjadi penanda dimulainya babak baru penanganan Lewotobi: bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kembali kehidupan masyarakat.
(Tim Redaksi PodiumOne.net)