Jakarta, PodiumOne.net – Keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar lembaga tersebut dilibatkan dalam setiap pembahasan strategis terkait stabilitas ekonomi nasional. Namun, pemerintah memastikan bahwa kehadiran Danantara tidak akan mengubah mekanisme pengambilan keputusan yang selama ini berlaku.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Danantara hanya berperan sebagai pemberi masukan dan tidak memiliki hak suara dalam setiap keputusan yang diambil KSSK.
Menurut Purbaya, ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang memberikan ruang bagi KSSK untuk mengundang lembaga atau pihak lain guna memperkaya pembahasan. Meski demikian, kewenangan menentukan keputusan tetap berada pada anggota resmi KSSK.
“Di undang-undang, boleh diikuti lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi, KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi, dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/7/2026).
Perspektif Dunia Usaha Lengkapi Analisis Regulator
Purbaya menjelaskan, kehadiran Danantara justru memberikan nilai tambah karena mampu menghadirkan gambaran nyata mengenai kondisi dunia usaha dan investasi nasional.
Selama ini, regulator seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) banyak mengandalkan data statistik dan indikator ekonomi dalam merumuskan kebijakan. Dengan pengalaman Danantara mengelola portofolio investasi berskala besar, pemerintah memperoleh informasi lapangan yang lebih komprehensif.
“Untuk kami berguna sekali melihat keadaan nyata di dunia bisnis yang sedang ditangani Danantara. Kami sebagai regulator melihat data-data, sementara Danantara dapat memperkaya informasi sehingga analisis menjadi lebih tepat,” jelasnya.
Meski demikian, Bendahara Negara itu kembali menegaskan bahwa Danantara tidak akan menjadi pengambil keputusan, baik sekarang maupun pada masa mendatang.
“Ke depan pun tidak akan memasukkan dia sebagai pengambil keputusan. Tetapi ketika memberikan masukan tentu boleh, sehingga informasi yang diterima Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS menjadi lebih lengkap sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Arahan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Danantara dilibatkan dalam setiap rapat KSSK.
Menurut Rosan, arahan tersebut bertujuan agar setiap kebijakan ekonomi nasional tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap iklim investasi, dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
“Nanti KSSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam setiap pengambilan keputusan supaya mempunyai dampak langsung ke perekonomian dan dunia usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja,” ujar Rosan.
Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden, Danantara akan menjadi peserta tetap dalam rapat KSSK yang digelar secara berkala. Kehadirannya diharapkan memperkuat pertukaran informasi antara regulator dan pengelola investasi negara tanpa mengubah struktur maupun mekanisme pengambilan keputusan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menjaga Stabilitas dengan Kolaborasi
Pelibatan Danantara mencerminkan upaya pemerintah membangun koordinasi yang lebih luas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kehadiran pengelola investasi negara di forum KSSK diharapkan mampu menghadirkan perspektif dunia usaha secara langsung, sehingga kebijakan yang lahir menjadi lebih responsif terhadap dinamika ekonomi.
Meski demikian, pemerintah memastikan independensi KSSK tetap terjaga. Seluruh keputusan strategis tetap berada di tangan empat anggota utama, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan demikian, Danantara berfungsi sebagai mitra strategis yang memperkaya informasi, bukan sebagai penentu arah kebijakan.
(Tim Redaksi Podium One)