Kupang, Podium One.net — Penanganan dampak gempa bumi Flores memasuki fase yang menuntut gerak cepat, terukur, dan terkoordinasi. Di tengah kebutuhan masyarakat untuk segera bangkit dari bencana, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena mengambil langkah strategis dengan memimpin langsung rapat koordinasi bersama tiga dinas teknis Pemerintah Provinsi NTT, Rabu, 2 September 2026.
Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi fokus koordinasi tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan.
Rapat ini bukan sekadar agenda koordinasi pemerintahan. Gubernur menekankan agar seluruh perangkat teknis segera bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mempercepat penanganan dampak gempa bumi di wilayah Flores.
“Saya memimpin rapat koordinasi bersama tiga dinas strategis Pemprov NTT: Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan, untuk mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Flores,” jelas Gubernur Melkiades Laka Lena.
PUPR Diminta Bergerak Cepat, Data Kerusakan Harus Faktual
Pada koordinasi bersama Dinas PUPR, Gubernur memberikan penekanan khusus terhadap percepatan pendataan seluruh kerusakan infrastruktur akibat gempa.
Pendataan tidak boleh dilakukan secara administratif semata. Setiap kerusakan harus diverifikasi secara faktual di lapangan, sehingga pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan.
Gubernur juga meminta agar setiap kebutuhan penanganan dipetakan berdasarkan kewenangan. Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat harus dapat dibedakan secara jelas.
Langkah tersebut penting agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, dan setiap bantuan maupun pekerjaan benar-benar diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak.
“Setiap pekerjaan harus didokumentasikan agar progresnya terpantau dengan arah yang jelas,” tegas Melkiades.
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa percepatan penanganan bencana harus dibarengi dengan akuntabilitas dan pengawasan progres, sehingga setiap pekerjaan dapat diketahui tahapannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendidikan Tak Boleh Berhenti di Tengah Bencana
Perhatian Gubernur juga diarahkan pada keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak.
Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dibahas langkah percepatan pemulihan kegiatan pembelajaran. Saat ini tercatat 1.378 satuan pendidikan terdampak di tujuh kabupaten, sementara 882 ruang kelas membutuhkan revitalisasi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar. Sebab, bencana tidak boleh membuat masa depan pendidikan anak-anak Flores ikut terhenti.
Karena itu, Gubernur meminta agar ruang belajar darurat segera disiapkan, baik menggunakan tenda maupun konstruksi sederhana yang aman dan layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Namun, pemulihan pendidikan menurut Gubernur tidak cukup hanya dengan membangun kembali ruang kelas.
Anak-anak dan para guru yang mengalami langsung situasi bencana juga membutuhkan pemulihan secara psikologis. Karena itu, program trauma healing harus menjadi bagian dari proses pemulihan pendidikan.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengembalikan aktivitas belajar, tetapi juga membantu siswa dan guru memulihkan rasa aman, kepercayaan diri, serta semangat untuk kembali menjalani kehidupan normal.
Pelayanan Kesehatan Harus Tetap Berdiri di Tengah Pengungsian
Sementara itu, koordinasi bersama Dinas Kesehatan difokuskan pada upaya memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di wilayah terdampak maupun lokasi pengungsian.
Gubernur meminta pengawasan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul pascabencana diperkuat, antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dengue, serta penyakit lainnya.
Kondisi lingkungan di tempat pengungsian yang padat dan terbatasnya fasilitas sanitasi dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Karena itu, deteksi dini, pemantauan kesehatan masyarakat, serta kesiapsiagaan tenaga medis menjadi bagian penting dalam fase pemulihan.
Perhatian juga diberikan kepada para tenaga kesehatan yang berada di garis depan. Mereka tidak hanya dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menghadapi tekanan fisik dan psikologis selama menjalankan tugas kemanusiaan.
Karena itu, Gubernur meminta agar tenaga kesehatan mendapatkan perhatian dan pendampingan psikologis, sehingga mereka tetap mampu menjalankan tugas secara optimal.
Pemulihan Harus Menyentuh Kehidupan Masyarakat
Rangkaian koordinasi tersebut memperlihatkan arah kebijakan Pemprov NTT dalam menangani dampak Gempa Flores: bergerak cepat, bekerja berdasarkan data, membagi kewenangan secara jelas, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Infrastruktur harus segera dipulihkan. Pendidikan harus kembali berjalan. Pelayanan kesehatan harus tetap hadir. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat yang mengalami trauma harus mendapatkan pendampingan agar mampu bangkit.
Gubernur Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan hanya seberapa cepat bangunan diperbaiki, tetapi seberapa cepat masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat.
“Yang kita pulihkan bukan hanya bangunan, tetapi kehidupan dan harapan masyarakat Flores. Pemprov NTT akan terus bergerak, berkoordinasi, dan mengawal seluruh proses pemulihan sampai tuntas,” tutup Melki Laka Lena.
Pesan Gubernur ini sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan dampak Gempa Flores tidak boleh berjalan lambat dan terpisah-pisah. Tiga dinas teknis yang memiliki peran strategis harus bergerak dalam satu arah: mempercepat pemulihan dan memastikan masyarakat Flores tidak berjalan sendirian menghadapi dampak bencana.
Penulis: Polce Lerek
Editor: Tim Redaksi