Kupang, Podium One.net – Setelah hampir 10 bulan menunggu kepastian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan Fransiskus Sales Sodo sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT, mengakhiri kekosongan jabatan definitif yang terjadi sejak berakhirnya masa tugas Kosmas Damianus Lana pada 1 Oktober 2025.
Kepastian tersebut dibenarkan Gubernur NTT melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Drs. Kanisius H.M. Mau, M.Si, saat dikonfirmasi Podium One.net, Kamis, 27 Agustus 2026.
Menurut Kanisius Mau, Surat Keputusan pengangkatan Sekda definitif telah diterbitkan pemerintah pusat atas nama Fransiskus Sales Sodo. Ia dijadwalkan dilantik oleh Gubernur NTT Melkiades Laka Lena di Aula Fernandes, Kupang.
“Ya benar, SK Sekda NTT definitif sudah ada atas nama Fransiskus Sales Sodo dan besok akan dilakukan pelantikan oleh Bapak Gubernur NTT di Aula Fernandes pukul 16.30 Wita,” jelas Kanisius Mau.
Pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Setelah hampir satu tahun pemerintahan provinsi berjalan dengan pejabat pelaksana, kehadiran Sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi birokrasi dan memastikan roda pemerintahan bergerak lebih terarah.
Namun, setelah nama Fransiskus Sales Sodo ditetapkan, perhatian publik segera bergeser dari pertanyaan siapa yang menduduki kursi Sekda menjadi pertanyaan yang jauh lebih penting: apa yang akan dikerjakan?
Di situlah amanah sesungguhnya dimulai.
Sepuluh Bulan Menanti Kepastian
Selama hampir 10 bulan, tugas Sekretaris Daerah Provinsi NTT dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh). Administrasi pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak berhenti.
Namun, Sekda definitif memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program yang terkoordinasi.
Sekda bukan hanya pejabat administratif. Dalam struktur pemerintahan daerah, Sekda berperan sebagai penggerak birokrasi, penghubung kebijakan kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus koordinator penyelenggaraan pemerintahan.
Peran tersebut menjadi semakin penting di wilayah seperti NTT yang memiliki 22 kabupaten dan kota dengan karakter geografis, sosial, ekonomi, dan kebutuhan pembangunan yang beragam.
Selama masa kekosongan jabatan definitif, sejumlah pejabat dipercaya menjalankan tugas sebagai Plh Sekda. Rita Wuisan menjalankan tugas tersebut hingga memasuki masa purna bakti pada Juli 2026. Setelah itu, tanggung jawab dilanjutkan oleh Yohanes Oktavianus.
Kini, masa penantian tersebut berakhir.
Fransiskus Sales Sodo dipilih dari tiga kandidat yang sebelumnya masuk dalam tiga besar hasil seleksi. Dua nama lainnya adalah Servulus Bobo Riti dan Ruth Diana Laiskodat. Ketiga nama tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
Keputusan telah ditetapkan. Fransiskus Sales Sodo terpilih.
Tetapi penetapan itu bukan garis akhir. Justru menjadi awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar.
Dari Manggarai Barat ke Pusat Birokrasi NTT
Fransiskus Sales Sodo bukan nama baru dalam birokrasi Nusa Tenggara Timur. Sebelum dipercaya menjadi Sekda Provinsi NTT, ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
Kini, pengalaman tersebut akan diuji dalam ruang lingkup yang lebih luas.
Jika sebelumnya ia mengoordinasikan pemerintahan di tingkat kabupaten, kini tanggung jawabnya mencakup seluruh wilayah NTT—provinsi kepulauan dengan tantangan pembangunan yang kompleks.
Persoalannya berlapis: keterbatasan infrastruktur, akses antarwilayah, ketersediaan air bersih, kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat hingga ancaman bencana.
Kondisi tersebut membutuhkan birokrasi yang mampu bergerak cepat, bekerja terukur dan memiliki arah yang sama.
Karena itu, Sekda tidak cukup hanya menjadi administrator. Ia dituntut menjadi koordinator sekaligus penggerak, membangun komunikasi lintas sektor dan memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti sebagai dokumen di atas meja.
Kebijakan harus turun menjadi program. Program harus memiliki dukungan anggaran. Dan anggaran harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Di titik inilah kepemimpinan Fransiskus Sales Sodo akan mulai diuji.
PR Pertama: Mengawal Pemulihan Pasca bencana Flores
Salah satu pekerjaan besar yang berada di depan mata adalah penanganan dan pemulihan pascagempa di Flores.
Dalam penanganan bencana, kecepatan dan ketepatan koordinasi menjadi faktor penting. Data korban harus terus diperbarui, kebutuhan masyarakat harus dipetakan, bantuan harus disalurkan secara tepat, sementara koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus berjalan tanpa hambatan.
Namun, persoalan tidak selesai ketika masa tanggap darurat berakhir.Tahap yang tidak kalah berat adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rumah warga yang rusak harus dipulihkan. Fasilitas umum perlu dibangun kembali. Sekolah harus kembali berfungsi. Pelayanan kesehatan harus tetap berjalan. Sementara roda perekonomian masyarakat harus perlahan dihidupkan kembali.
Dalam fase tersebut, peran Sekda menjadi sangat strategis.
Fransiskus Sales Sodo dituntut membantu Gubernur memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan secara terkoordinasi. Rapat harus menghasilkan keputusan. Keputusan harus diterjemahkan menjadi program. Program harus didukung anggaran. Dan pelaksanaannya harus memberikan hasil nyata.
Sebab bagi masyarakat yang terdampak bencana, yang mereka tunggu bukan sekadar rapat koordinasi.Mereka menunggu kepastian: Kapan rumah mereka kembali berdiri? Kapan fasilitas publik kembali berfungsi? Dan kapan kehidupan mereka benar-benar pulih?
PR Kedua: Membuat Birokrasi Lebih Cepat dan Efektif
Tantangan berikutnya adalah mempercepat reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Masyarakat tidak lagi menilai keberhasilan pemerintah hanya dari banyaknya kegiatan atau panjangnya rapat. Ukuran yang semakin penting adalah hasil yang dirasakan langsung.
Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi, prosesnya harus sederhana dan cepat. Ketika persoalan pembangunan muncul, koordinasi tidak boleh berlarut-larut. Ketika program telah dirancang, pelaksanaannya harus tepat sasaran.
Sekda memiliki posisi penting untuk menyatukan seluruh OPD agar tidak bekerja sendiri-sendiri.
Pembangunan tidak akan berjalan optimal jika satu instansi bergerak cepat sementara instansi lainnya tertinggal.
Karena itu, koordinasi harus menghasilkan keputusan. Dan setiap keputusan harus berujung pada perubahan.
Birokrasi seharusnya bukan menjadi tembok yang menyulitkan masyarakat memperoleh pelayanan. Sebaliknya, birokrasi harus menjadi jembatan antara pemerintah dan kebutuhan rakyat.
PR Ketiga: Menjawab Kepercayaan Publik dengan Kerja Nyata
Tantangan terbesar lainnya adalah menjaga kepercayaan masyarakat.
Harapan warga NTT sesungguhnya sederhana: jalan yang layak, sekolah yang memadai, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, air bersih yang tersedia, serta pelayanan pemerintahan yang cepat dan tidak berbelit-belit.
Karena itu, setelah pelantikan, perhatian publik tidak lagi tertuju pada proses seleksi maupun siapa yang terpilih.
Sorotan akan diarahkan kepada hasil kerja. Apa yang berubah?,Apa yang dipercepat?,Persoalan apa yang berhasil diselesaikan?
Jabatan memang memberikan kewenangan, tetapi pada saat yang sama membawa tanggung jawab. Semakin besar kewenangan, semakin besar pula harapan masyarakat yang harus dijawab.
Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pidato semata. Kepercayaan lahir dari keberanian mengambil keputusan, kemampuan menyelesaikan persoalan dan hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pelantikan Bukan Garis Akhir
Pelantikan Fransiskus Sales Sodo sebagai Sekda definitif Provinsi NTT bukanlah garis finish.
Itulah garis start.
Mulai saat itu, ia menjadi salah satu figur penting dalam memastikan mesin birokrasi Pemerintah Provinsi NTT bekerja lebih solid.
Gubernur memiliki visi dan arah kebijakan. Namun, visi tersebut tidak akan menghasilkan perubahan tanpa birokrasi yang mampu menerjemahkannya menjadi program dan pelayanan nyata.
Di sinilah Sekda menjalankan peran strategis: menggerakkan koordinasi, menghubungkan antarlembaga, mengendalikan administrasi pemerintahan dan memastikan perangkat daerah bekerja dalam satu irama.
Tujuannya sederhana, tetapi ukurannya besar: membawa pelayanan dan pembangunan semakin dekat kepada masyarakat.
Dari Manggarai Barat menuju pusat pemerintahan Provinsi NTT di Kupang, Fransiskus Sales Sodo kini memasuki babak baru dalam perjalanan pengabdiannya.
Namanya telah ditetapkan. Amanah segera diberikan. Namun, bersamaan dengan jabatan tersebut, terbentang tanggung jawab yang tidak ringan.
NTT membutuhkan penanganan bencana yang cepat. Ekonomi membutuhkan penguatan. Pendidikan dan kesehatan membutuhkan perhatian. Infrastruktur membutuhkan percepatan. Pelayanan publik membutuhkan birokrasi yang lebih responsif.
Semua itu membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya sibuk di balik meja, tetapi hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan.
Hampir 10 bulan publik menunggu kepastian. Kini kepastian itu telah datang.
Namun setelah pelantikan, masyarakat tentu menunggu sesuatu yang jauh lebih penting:
Kerja nyata.
Sebab jabatan dapat diberikan melalui sebuah keputusan, tetapi kepercayaan masyarakat hanya dapat diperoleh melalui pengabdian dan hasil kerja.
Karena itu, perjalanan Fransiskus Sales Sodo sebagai Sekda definitif NTT kelak tidak hanya akan dikenang dari hari ketika ia dilantik.
Namanya akan dinilai dari setiap keputusan yang diambil, setiap persoalan yang diselesaikan, dan setiap perubahan yang mampu dihadirkan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Setelah pelantikan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang dilantik. Tetapi apa yang dikerjakan.
Penulis: Polce Lerek
Editor: Tim Redaksi