Podium One.net — Ketika bencana datang dan mengganggu kehidupan masyarakat, kebutuhan pangan menjadi salah satu persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani.
Di tengah kondisi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bergerak cepat merespons dampak gempa bumi di Flores wilayah Nusa Tenggara Timur.
Sesaat setelah menerima informasi mengenai bencana, Mentan Amran langsung menginstruksikan Perum BULOG untuk mengonsolidasikan bantuan pangan dan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat terdampak.
“Dalam kondisi seperti ini, negara hadir dan bergerak cepat. Kami pastikan bantuan beras disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur,” ujar Amran, Minggu, 16 Agustus 2026.
Respons tersebut diwujudkan melalui bantuan pangan dalam jumlah besar.
Untuk empat kabupaten di NTT, total bantuan beras mencapai 5.386 ton, yang terdiri atas bantuan kebencanaan dan bantuan pangan reguler, dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp75,4 miliar.
Empat wilayah yang menjadi sasaran dukungan tersebut yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Sikka.
Secara rinci, Kabupaten Manggarai memperoleh 31,63 ton bantuan bencana dan 1.799 ton bantuan pangan reguler.
Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan 153 ton bantuan bencana serta 1.661 ton bantuan pangan reguler.
Sementara Kabupaten Ngada menerima 8,06 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler.
Sedangkan Kabupaten Sikka memperoleh 6,88 ton bantuan bencana dan 1.281,36 ton bantuan pangan reguler.
Khusus bantuan kebencanaan, total beras yang dialokasikan mencapai 200,35 ton.
Bantuan ini ditujukan terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung dan berada dalam kondisi darurat, termasuk warga yang kehilangan tempat tinggal maupun mereka yang mengalami keterbatasan akses akibat bencana.
Mentan Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan, distribusi bantuan tidak boleh berhenti hanya karena kondisi geografis dan akses yang sulit.
Karena itu, pemerintah bersama BULOG dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Secara edukatif, dalam situasi bencana, ketersediaan pangan merupakan bagian penting dari keselamatan masyarakat.
Kerusakan infrastruktur, terputusnya akses transportasi, hingga hilangnya sumber penghasilan dapat membuat masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan pokok.
Karena itu, penanganan pangan harus dilakukan dalam dua jalur sekaligus: bantuan darurat untuk korban bencana dan keberlanjutan pasokan pangan reguler bagi masyarakat.
Amran menegaskan, pemerintah tidak ingin bantuan hanya hadir pada saat masa tanggap darurat.
“Penanganan pangan dalam situasi bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Kita juga harus memastikan masyarakat tetap memiliki akses pangan setelah masa tanggap darurat,” tegasnya.
Pesan ini menjadi penting karena proses pemulihan pascabencana tidak berlangsung dalam hitungan hari.
Masyarakat membutuhkan waktu untuk kembali mendapatkan tempat tinggal, memulihkan aktivitas ekonomi, membuka kembali akses transportasi, dan membangun kehidupan mereka secara bertahap.
Karena itu, pemerintah memastikan bantuan bencana dan bantuan pangan reguler tetap berjalan secara bersamaan.
Bagi masyarakat terdampak, bantuan pangan bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah.
Di tengah situasi sulit, beras adalah kebutuhan dasar yang berarti keberlangsungan hidup.
Mentan Amran pun memastikan pemerintah akan terus bergerak dan memperkuat koordinasi hingga kondisi masyarakat berangsur pulih.
“Kita ingin memastikan tidak ada masyarakat terdampak bencana yang merasa sendirian. Pemerintah hadir. Pangan tersedia, bantuan kita gerakkan, dan koordinasi terus kita perkuat sampai kondisi masyarakat kembali pulih,” pungkasnya.
Dari pusat hingga daerah, dari BULOG hingga pemerintah daerah, seluruh kekuatan diarahkan pada satu tujuan: memastikan masyarakat terdampak bencana tetap mendapatkan pangan dan tidak menghadapi masa sulit seorang diri.
Karena dalam setiap bencana, kecepatan bantuan bukan hanya soal seberapa cepat bantuan dikirim, tetapi juga seberapa cepat negara memastikan kebutuhan dasar rakyat tetap terpenuhi. (Podium One.net/Tim)