Kupang, Podium One.net — Gempa bumi Flores tidak hanya meninggalkan luka, kehilangan dan kerusakan infrastruktur. Guncangan bencana juga merambat ke denyut perekonomian Nusa Tenggara Timur.
Ketika jalan dan jembatan rusak, jalur distribusi terganggu, lahan pertanian terdampak, pasar tidak berjalan normal dan aktivitas pelaku usaha tersendat, maka persoalannya tidak lagi berhenti di wilayah yang terkena gempa.
Rantai pasok ekonomi NTT ikut terancam.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Pemerintah Provinsi NTT mulai memperkuat strategi pemulihan ekonomi sejak masa tanggap darurat agar dampak bencana tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas.
“Gempa Flores tidak hanya meninggalkan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memberikan guncangan nyata pada stabilitas ekonomi kita. Daratan Flores sendiri adalah salah satu roda penggerak utama perekonomian NTT dan ketika jalur logistik terputus, lahan pertanian rusak, dan aktivitas pasar terganggu, dampaknya langsung terasa pada supply chain di seluruh wilayah NTT,” tegas Melki.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah ke-VII yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Pascagempa Flores yang digelar Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Hotel Harper Kupang, Jumat (4/9/2026).
Dua Ancaman di Depan Mata: Inflasi dan Perlambatan Ekonomi
Menurut Melki, terdapat dua tantangan besar yang harus segera diantisipasi pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, yakni potensi meningkatnya inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Inflasi NTT pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,59 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen, namun meningkat dibandingkan Juli 2026 yang berada pada level 2,43 persen.
Bagi pemerintah, angka tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai statistik.
Di balik kenaikan harga terdapat masyarakat yang harus membayar kebutuhan pangan lebih mahal, pelaku usaha yang menghadapi kenaikan biaya produksi, serta keluarga terdampak bencana yang daya belinya semakin tertekan.
Gangguan distribusi akibat kerusakan infrastruktur dapat memperbesar risiko tersebut. Ketika barang terlambat masuk, pasokan berkurang dan biaya transportasi meningkat, harga komoditas dapat ikut terdorong naik.
Karena itu, Melki meminta pemerintah memastikan arus barang dan pasokan kebutuhan pokok tetap bergerak, terutama menuju wilayah terdampak.
Pertumbuhan Ekonomi Jangan Sampai Ikut Terseret
Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga menghadapi tantangan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Pada triwulan II 2026, ekonomi NTT tumbuh 5,01 persen secara year-on-year. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 18,38 persen.
Sementara struktur perekonomian NTT masih sangat ditopang sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi 29,40 persen.
Sepanjang 2026, pertumbuhan ekonomi NTT diproyeksikan berada pada kisaran 4,94 hingga 5,54 persen.
Namun, gempa Flores berpotensi menekan sektor-sektor produktif tersebut apabila pemulihan dilakukan secara lambat.
Bagi Melki, kunci mempertahankan pertumbuhan ekonomi berada pada kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
Jalan, jembatan dan jalur distribusi harus segera dipulihkan agar mobilitas masyarakat dan arus barang kembali normal.
Selain jalur darat, optimalisasi jalur logistik laut juga dinilai penting untuk memastikan pasokan komoditas tetap tersedia selama proses pemulihan berlangsung.
“Apabila proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai harapan, target pertumbuhan ekonomi NTT pada kisaran 4,9 hingga 5,1 persen masih dapat dijaga. Namun, seluruh pihak harus bekerja bersama agar perlambatan sektor-sektor produktif akibat bencana tidak semakin menekan target pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Melki.
Pemulihan Ekonomi Harus Dimulai Saat Tanggap Darurat
Gubernur Melki menegaskan, pemulihan ekonomi tidak boleh menunggu sampai masa tanggap darurat berakhir.
Sejak sekarang, pemerintah harus mulai mengetahui siapa yang terdampak, usaha apa yang rusak, aset ekonomi mana yang hancur, pasar mana yang terganggu, serta jalur distribusi mana yang harus segera dipulihkan.
Karena itu, pendataan terhadap aset UMKM, pasar tradisional dan sektor informal harus dilakukan secara menyeluruh.
Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi pemerintah, mulai dari bantuan kebutuhan dasar hingga dukungan pemulihan modal usaha.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memastikan forum ini menghasilkan rumusan yang konkret dan aplikatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak,” ujar Melki.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun koordinasi erat dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, instansi vertikal, akademisi, praktisi ekonomi, dunia usaha, perbankan dan pemerintah kabupaten.
UMKM Harus Kembali Bernapas
Salah satu perhatian utama dalam pemulihan ekonomi adalah keberlangsungan UMKM.
Bagi sebagian besar masyarakat, UMKM bukan sekadar aktivitas ekonomi. Usaha kecil menjadi sumber pendapatan keluarga dan penopang kehidupan sehari-hari.
Ketika warung tutup, kios rusak, peralatan usaha hilang atau modal tidak dapat berputar, maka dampaknya langsung dirasakan oleh keluarga.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan kembali UMKM melalui pendampingan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dukungan peralatan kerja dan akses permodalan dengan skema yang lebih ringan.
Sektor produktif seperti petani dan nelayan juga perlu mendapat perhatian agar mereka dapat kembali berproduksi.
Pemulihan ekonomi, dengan demikian, tidak hanya berarti mengembalikan aktivitas perdagangan.
Yang harus dikembalikan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan berdiri kembali di atas kaki sendiri.
Relaksasi Kredit bagi Pelaku Usaha Terdampak
Gubernur Melki juga mendorong koordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan ruang relaksasi atau penyesuaian kewajiban kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak bencana.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah pelaku usaha yang sedang mengalami kerugian akibat bencana semakin terbebani kewajiban pembayaran.
Dalam kondisi darurat, pelaku usaha membutuhkan ruang untuk memulihkan kegiatan ekonominya terlebih dahulu.
Jika usaha kembali berjalan, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban ekonominya juga dapat berangsur pulih.
Dari Bencana Menuju Ekonomi yang Lebih Tangguh
Melki menegaskan bahwa pemulihan pascagempa harus menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi NTT yang lebih tangguh terhadap bencana.
Artinya, pemerintah tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum gempa.
Ke depan, sistem ekonomi harus dirancang agar lebih siap menghadapi gangguan distribusi, perubahan kondisi lingkungan dan berbagai risiko bencana.
Diversifikasi ekonomi, peningkatan keterampilan masyarakat, perlindungan terhadap risiko usaha dan penguatan kapasitas pelaku UMKM harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Standar pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek keselamatan dan ketahanan terhadap ancaman bencana.
Dengan demikian, pembangunan pascabencana tidak sekadar build back, tetapi harus diarahkan pada prinsip membangun kembali dengan sistem yang lebih aman dan tangguh.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Gubernur Melki menyadari bahwa pemerintah tidak mungkin menghadapi seluruh persoalan tersebut sendirian.
Pemulihan ekonomi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, komunitas serta media.
Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan intervensi, dunia usaha menggerakkan aktivitas ekonomi, perbankan membuka akses pembiayaan, akademisi menyediakan kajian dan data, sementara masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pemulihan.
Semua harus bergerak dalam satu arah.
“Kita harus mampu mengubah tantangan bencana ini menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi NTT yang lebih tangguh dan resilien terhadap ancaman bencana di masa depan,” ujar Melki.
Harapannya, hasil rapat koordinasi dan FGD tersebut tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi.
Setiap rumusan harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab bagi masyarakat Flores yang sedang berjuang bangkit, pemulihan ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan atau statistik inflasi.
Pemulihan berarti pasar kembali hidup, petani kembali bekerja, nelayan kembali melaut, UMKM kembali membuka usaha, barang kembali mengalir, dan keluarga kembali memiliki penghasilan untuk menata kehidupan mereka.
Gempa boleh mengguncang fondasi ekonomi Flores.
Namun dengan kebijakan yang cepat, kolaborasi yang kuat dan strategi pemulihan yang tepat, guncangan tersebut tidak boleh berubah menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan bagi NTT.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, pimpinan perbankan dan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT serta insan pers.
Reporter: Polce Lerek
Editor: Redaksi Podium One.net